Distribusi kekuasaan hanya untuk kaum elite

Tidak meratanya distribusi kekuasaan merupakan salah satu penyebab munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat, efek terhadap segi ekonomi dapat dirasakan dengan semakin banyaknya kelas-kelas masyarakat ekonomi bawah yang bermunculan dalam kehidupan social. Menelisik lebih mendalam mengapa distribusi kekuasaan ini tidak merata, mungkin kita akan menemukan berbagai penyebabnya, dan dalam pencarian itu kita akan menemukan factor pendidikan sebagai penyebab utama dalam menciptakan kondisi tersebut. Kita ketahui bersama bahwasanya mereka-mereka golongan penguasa merupakan orang-orang yang secara basic pendidikan dapat dibilang mumpuni, karena berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Kondisi yang sebaliknya terjadi pada obyek kekuasan, dimana secara basic pendidikan yang mereka miliki sangat kontras dengan golongan penguasa.

Permasalahan yang menjadi sumber tidak meratanya distibusi kekuasaan tak peranah lepas dari permasalahan kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Ketika pendidikan menjadi modal utama manusia dalam mengarungi samudra kehidupan telah bertransformasi menjadi suatu komoditi yang penuh dengan muatan-muatan komersialisasi, maka menjadi sebuah ketentuan dimana dibutuhkan “pengorbanan ekstra” guna mendapatkanya.
Pengorbanan ekstra itu tadi dapat diartikan sebagi “harga yang harus dibayarakan” ketika seseorang ingin menikmati betapa nikmatnya pendidikan, maka ketentuan cara mainnya pun telah lama diketahui, yakni siapa yang mempunyai modal maka ia lah yang berkesempatan menikmati pendidikan (mereka yang bermodal tentunya berasal dari golongan penguasa), dan bagi mereka yang tidak mempunyai modal guna membayar harga tersebut maka tidak mempunyai kesempatan guna mengenyam pendidikan (golongan yang menjadi obyek kekuasaan),  dan selamanya akan menjadi kaum yang dikuasai (dalam bahasa kasarnya “pembatu selamanya akan menjadi pembantu tidak mungkin menjadi majikan”),
Kesempatan mengenyam pendidikan yang harus dibeli dengan harga yang tak pernah mampu dibayar oleh kaum bawah merupakan kondisi awal yang memuluskan praktik-praktik kaum penguasa yang ingin meligitimasi kekuasaanya, dan merupakan penjelasan kenapa distribusi kekuasaan tak pernah sampai ke ranahan masyarakat kelas bawah (kelas subordinasi). Kondisi pendidikan yang penuh dengan nilai-nilai komersial dalam usaha memperolehnya menjadi pengahambat utama dalam usaha mencapai pemerataan distribusi kekuasaan ke semua element masayarakat, kondisi diatas juga menggambarkan betapa pentingnya peran pendidikan dalam usaha menciptakan distribusi kekuasaan yang merata guna menghilangkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Namun menjadi kondisi yang cukup dilematis ketika pendidikan yang pada dasarnya menjadi garda terdepan bagi setiap insan manusia guna mencapai kehidupan yang lebih baik, telah menjadi sesuatu yang mutlak dimiliki seglintir golongan penguasa, yang tentunya berjumlah lebih sedikit jika dibandingkan dengan mereka yang dikuasai. Maka sampai kapan masyarakat tanpa kelas social yakni masyarakat yang makmur,tentrem,gemah ripah loh jinawi akan terwujud, jika kondisi tersebut terus terjadi dan terkesan dijaga keberlangsunganya tanpa ada usaha-usaha merubah ke kondisi yang lebih pro akan masyarakat kelas bawah. Sudah waktunya kita sebagai masyarakat tanpa terkecuali dapat menikmati hak kita, yakni hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, karena semua itu telah tertuang dalam konstitusi Negara kita ini, sehingga distribusi kekuasaan tidak selamanya menjadi monopoli kaum bermodal.