Jakarta apa kabarmu

Jakarta apa kabarmu

Tentu kita masih ingat bagaimana semangat pemprov DKI Jakarta, dimana Pemprov DKI pernah mencanangkan biaya kesehatan murah yang terjangkau bagi masyarkatnya, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Semangat tersebut layaknya angin segar ditengah gurun nan gersang, semua masyarkat DKI Jakarta dengan antusiasnya menyambut agenda program tersebut. Bagai gayung bersambut, program untuk menciptkan biaya kesehatan yang terjangkau ( KJS ) mulai terealisasi pada tahun ini, namun pada penerapanya terdapat berbagai kendala. Mulai dari semrawutnya birokrasi untuk mendapatkan akses biaya kesehatan yang terjangkau, kualitas pelayanan bagi para penerima yang masih terkesan diskriminatif, sampai dengan tidak adanya kordinasi antar instansi yang bersangkutan. Kondisi tersebut berimbas pada mencuatnya berbagai macam isu di media masa maupun masyarakat terkait program tersebut ( KJS ).

Banyak Rumah Sakit yang merupakan bagian ( patner kerja Pemprov dalam bidang kesehatan ) dari program biaya kesehatan murah, yang di prakarsai oleh Pemprov DKI mulai resah / mepertanyakan masa depannya terkait program itu tadi.  Kondisi tersebut terjadi akibat belum dibayarkanya kewajiban Pemprov DKI Jakarta selaku penaggungjawab untuk melunasi sisa pembayaran subsidi biaya kesehatan kepada rumah sakit yang menjadi bagian dari program tersebut. Rumah Sakit yang pada awalnya mendukung agenda Pemprov tersebut lambat laun mulai memunculkan indikasi-indikasi ingin menarik diri dari bagian program Pemprov tersebut. Berdasarkan data statistik, hampir sebagian besar jumlah penduduk DKI Jakarta merupakan masyarakat dari golongan kelas ekonomi menengah ke bawah, hal ini dipertegas dengan kondisi yang ada dilapangan dengan banyaknya pengangguran, masih banyaknya generasi penerus bangsa yang tidak mampu menikmati dunia pendidikan formal ( SD, SMP, SMA ), premanisme, tingginya angka kriminalitas dan banyaknya pemukiman-pemukiman masyarakat yang tak layak huni maupun yang lainnya. Kemiskinan, rendahnya partisipasi pendidikan dan permasalahan kompleks lainnya seakan-akan telah menjadi suatu tontonan yang wajar bagi masyarakat ibukota, hanya segelintir orang yang peka akan kondisi tersebut dan mau untuk senantiasa memikirkan solusinya.
Solusi maupun alternatif-alternatif penyelesaian masalah yang terjadi di ibukota merupakan suatu kewajiban bagi kita masyarkat yang masih berharap kota yang kita tinggali ini menjadi kota yang aman, tentram maupun makmur sejahtera. Beragam solusi dan alternatif mungkin telah di kemukakan oleh banyak orang, namun kembali lagi kepada realitas yang ada dalam masyarakat, dan ternyata kondisi yang terjadi tak jauh berbeda. Hal tersebut merupakan bukti bahwa konsep masyarakat makmur, aman dan sejahtera tak berguna jika tidak di imbangi dengan keseriusan, komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaanya.